Vanuatu Tak Lagi Kritik RI soal Papua

Vanuatu Tak Lagi Kritik RI : Presiden Republik Vanuatu Nikenike Vurobaravu tidak menyinggung soal masalah HAM di Papua dalam Sidang Majelis Umum PBB yang digelar pada. Di ketahui, Vanuatu beberapa kali mengkritik Indonesia dalam forum PBB soal Papua. Pada sidang umum kali ini, Vurobaravu berbicara soal kondisi Vanuatu yang kini perlahan bangkit setelah pandemi Covid-19. Namun, ia mengakui momentum kebangkitan ini cukup sulit karena angka kematian masih tinggi.

Vanuatu Tak Lagi Kritik RI soal Papua

Pembubaran parlemen terjadi usai oposisi dan anggota parlemen pemerintah yang membelot berupaya menggulingkan Loughman. Loughman merupakan PM Vanuatu yang getol mengkritik Indonesia soal dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Loughman sebelumnya berupaya memperpanjang masa jabatan dari empat tahun menjadi lima tahun. Ia menjadi PM pada April 2020 lalu. Tindakan ini memicu kekecewaan banyak pihak, salah satunya dari oposisi. Pemimpin oposisi, Ralph Regenvanu, lantas menyerukan mosi tidak percaya untuk Loughman. Regenavu disebut mengantongi dukungan seluruh oposisi dan 17 anggota parlemen pemerintah.

Alasan utama anggota parlemen dari kubu pemerintah membelot adalah karena Loughman menolak memberikan kenaikan tunjangan bagi mereka. Loughman tak tinggal diam menghadapi upaya penggulingan itu. Ia akhirnya meminta presiden untuk membubarkan parlemen.

Loughman terhindar dari mosi tidak percaya.

“Mayoritas anggota parlemen menentang pembubaran ini di pengadilan,” kata Regenvanu. Parlemen di Vanuatu sudah berjalan dua tahun. Jika merujuk aturan hukum Vanuatu mereka harus menjalani masa jabatan dua tahun lagi.Jika parlemen resmi bubar, maka mereka akan menggelar pemilihan umum dalam 60 hari ke depan. Sementara itu, pemilu seharusnya baru digelar pada 2024.

Selain itu, Vurobaravu mengatakan situasi dunia juga makin menyulitkan, seperti inflasi, disrupsi suplai rantai makanan, dan naiknya harga minyak dunia akibat perang Rusia dan Ukraina.Hal ini meningkatkan krisis kemanusiaan yang saat ini sudah kita hadapi.

Dia menuturkan saat ini masyarakat mengalami situasi sulit. Menurut Vurobaravu, akibat kondisi dunia sekarang, banyak keluarga kesulitan mendapatkan makan, membayar tagihan, dan sekadar memenuhi kebutuhan dasar.

“Kesulitan ini bisa kita hindari dengan melakukan diplomasi yang lebih cerdas dan kebijakan makro ekonomi yang lebih tepat. Dalam kesempatan itu, Vurobaravu juga banyak berbicara soal krisis iklim di dunia. Ia mengatakan, saat ini telah banyak terjadi gelombang panas, kebakaran hutan, badai parah, hingga kenaikan air muka laut.