Prajurit TNI Tersangka Mutilasi di Mimika Papua

Enam prajurit TNI AD tersangka kasus mutilasi di Kabupaten Mimika Papua bisa di pecat. Penegasan ini di sampaikan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Maruli Simanjuntak. Hanya, pemecatan bisa di lakukan apabila dalam proses pengadilan keenam prajurit itu terbukti melakukan mutilasi.

apalagi tindak pidana yang di lakukan keenam prajurit tergolong sebagai kejahatan luar biasa. Kejahatan biasa saja banyak yang di pecat, apalagi ini kalau di lihat dari kejadian itu kan kejahatan luar biasa,” ujar Maruli saat di hubungi. Di ketahui dalam penerapan hukum di TNI, prajurit yang di kenai hukuman berat maupun ringan oleh pengadilan mempunyai peluang sama untuk dipecat, tergantung sifat kejahatannya.

Walaupun nanti dia cuma kejahatannya biasa tapi berpengaruh ke norma-norma bisa di pecat,” kata jenderal bintang tiga itu. Maruli mengatakan, pemecatan pada dasarnya merupakan hukuman tambahan yang di berikan institusi TNI bagi prajurit yang terbukti bersalah.

Jadi, kalau di tentara itu hukuman berat atau berapa bulan pun sebetulnya bisa di pecat tergantung kejahatannya. Itu kan hukuman tambahan kalau di militer itu. Akan tetapi, sbelum pemecatan ini di terapkan, pihaknya menyarankan agar tetap mengikuti proses persidangannya terlebih dahulu.

tetap hargai proses sidang lah,” katanya.

Seperti di ketahui, empat warga menjadi korban mutilasi saat hendak membeli senjata api dari para pelaku. Keempat korban itu berinisial LN, AL, AT dan IN. Para korban di bunuh pada 22 Agustus 2022. Saat itu, para pelaku berpura-pura menjual senjata api dan ketika para korban datang dengan membawa uang Rp 250 juta, mereka di bunuh para pelaku dan di mutilasi. Jasad para korban lalu di buang ke Sungai Kampung Igapu, Distrik Iwaka.

Setelah itu, polisi menangkap tiga tersangka berinisial R, DU dan APL alias J, sedangkan RMH masih melarikan diri. Pembunuhan itu melibatkan enam anggota TNI yang berinisial Mayor Inf HF, Kapten Inf DK, Praka PR, Pratu RAS, Pratu RPC dan Pratu R, dan sudah di jadikan tersangka.

Proses penyidikan terhadap keenam tersangka ini sudah selesai.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memecat enam prajurit TNI yang terlibat dalam kasus mutilasi di Mimika. Komisioner Komnas HAM bidang Pengawasan Choirul Anam mengatakan.

pemecatan harus dilakukan karena tindakan enam prajurit tersebut melukai nurani dan merendahkan martabat manusia. Oleh karenanya, para pelaku harus di hukum seberat-beratnya termasuk pemecatan dari keanggotaan TNI,” kata Anam dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM.