Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas

Lukas Enembe Sebut Punya Tambang : Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus rasuah senilai Rp 1 miliar pada Rabu 14 September 2022 lalu. Penetapan ini menuai protes dari pendukung Lukas di Jayapura. KPK kemudian menyebutkan kasus bisa di hentikan jika Lukas dapat membuktikan asal uang itu, misalnya punya tambang emas.

Lukas Enembe Sebut Punya Tambang Emas

Kemudian pengacara Lukas Enembe menyebut, kliennya punya tambang emas. Hal ini di ungkapkan oleh kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 26 September 2022. Tambang tersebut ada di kampung Lukas di Tolikara Mamit. Kepada Roy, Lukas menjelaskan bahwa tambang emasnya sedang dalam proses perizinan. “Intinya bahwa Bapak punya,” kata dia.

Lalu, bolehkah perorangan memiliki tambang emas?

 kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Minerba. Untuk lebih merinci pelaksanaan dari UU Minerba ini, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan PP tersebut, komoditas pertambangan di kelompokkan dalam 5 golongan, yaitu mineral radioaktif, antara lain radium, thorium, dan uranium. Mineral logam, antara lain emas dan tembaga. Mineral bukan logam, antara lain intan dan bentonit. Batuan, antara lain andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, dan pasir urug. Serta Batubara, antara lain batuan aspal, batubara, dan gambut.

Ternyata perorangan di bolehkan memiliki tambang emas asalkan memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau WIUP. Sebelumnya izin usaha dapat di berikan oleh bupati atau wali kota maupun gubernur menurut kewilayahannya. Namun, berdasarkan PP terbaru Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, permohonan WIUP oleh setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan hanya dapat di sampaikan kepada Menteri terkait.

Dalam pasal 8 PP tersebut di jelaskan bahwa usulan rencana penetapan WIUP dan WIUPK harus memuat tentang lokasi, luas dan batas, harga kompensasi data informasi, dan informasi penggunaan lahan. Usulan rencana penetapan WIUP dan WIUPK tersebut dikoordinasikan dengan gubernur dan instansi terkait dalam rangka permintaan rekomendasi WIUP dan WIUPK. Rekomendasi gubernur berisi informasi terkait pemanfaatan lahan dan karakteristik budaya masyarakat berdasarkan kearifan lokal, termasuk daya dukung lingkungan pada WIUP Mineral Logam, dan WIUP atau WIUPK Batubara.